Upaya Membumikan Deradikalisasi Multipihak

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar mengutarakan tengah menerapkan model Pentahelix dalam penanggulangan terorisme di tahun 2022. Model ini diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III yang dilaksanakan pada 25 Januari 2022. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kolaborasi yang akan membangun kekuatan nasional melawan ideologi radikal terorisme.

“Kebijakan Pentahelix merupakan sebuah model pencapaian dengan kerja sama dan kolaborasi secara multipihak yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas, masyarakat, termasuk pelaku seni budaya,” ucap Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Model Pentahelix dapat diartikan sebagai kolaborasi multipihak yang melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media. Model ini digaungkan untuk mengurai berbagai persoalan bangsa, di antaranya pembangunan desa, perbaikan ekonomi atau peningkatan sektor pariwisata.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme, model ini dapat diterapkan dalam pencegahan, pembinaan kemampuan dan deradikalisasi yang melibatkan berbagai pihak dalam mengoptimalkan ketahanan bangsa terhadap ideologi radikal terorisme. Karena sejatinya, ancaman terorisme dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, termasuk di dalam tubuh sebuah organisasi. Karena itu seluruh pihak perlu saling men-support satu sama lain guna menguatkan kesiapsiagaan nasional dan imunitas diri dari paparan virus radikal terorisme.

Deradikalisasi Multipihak

Konsep multipihak ini pun selaras dengan desain deradikalisasi yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga guna menurunkan atau menghilangkan paham radikal terorisme pada diri seseorang. Dengan adanya penguatan dalam lima unsur; yakni unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media ini menjadi amunisi baru bagi pegiat deradikalisasi.

Dengan penguatan berbagai lini, tentunya proses deradikalisasi akan menjadi lebih komprehensif dan berkesinambungan. Kelima unsur tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, untuk mensinergikan peningkatan imunitas seseorang terhadap paham atau propaganda radikal terorisme.

Pemerintah

Kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah, belum sepenuhnya aware dengan isu terorisme. Masih ada yang beranggapan bahwa, terorisme adalah tugas BNPT semata, bukan tugas kementerian atau pemerintah daerah. Padahal, ancaman terorisme bisa terjadi di semua lini, termasuk di pemerintahan.

Pemerintah provinsi, kota atau kabupaten dengan keleluasaan otoritasnya di wilayah, dapat membentuk kebijakan, regulasi dan inisiasi untuk menangkal atau menangani sasaran deradikalisasi di tiap wilayahnya. Hal ini pun disambut oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada September 2021 lalu.

Dengan adanya surat edaran tersebut, Perangkat Daerah dibawah komando Kesbangpol dapat melaksanakan, dan mengkoordinasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekeraran yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE). Tentunya sinergisitas yang sudah terbangun perlu ditingkatkan dan diluaskan lagi, terutama peran serta pemerintah daerah hingga tingkat desa. Termasuk dalam melakukan pembinaan kepada sasaran deradikalisasi di masyarakat.

Akademisi

Lembaga pendidkan merupakan salah satu sasaran empuk bagi para kelompok radikal terorisme untuk menjaring masa. Mereka bergerilya mempengaruhi para tunas bangsa untuk melakukan perubahan sistem negara yang sudah disepakati bersama. Untuk itu, butuh adanya kepekaan dari lembaga pendidikan, akademisi untuk melakukan muatan, kajian dan diskusi terkait penanggulangan terorisme.

Para akademisi memiliki peran penting dalam menyederhanakan, menangkal pemahaman, ancaman atau ideologi terorisme. Sehingga penanggulangan terorisme, maupun deradikalisasi dapat menjadi perhatian bagi institusi maupun para pelajar.

Komunitas

Komunitas, pegiat seni budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh daerah, sebagai elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif baik untuk dalam penangkal paham terorisme maupun mendukung reintegrasi para mantan narapidana terorisme. Para tokoh masyarakat perlu merangkul mereka, agar mereka tidak kembali lagi ke jaringannya, dan tidak merasa terkucilkan atau terintimidasi. Kita perlu melibatkan mereka dalam kegiatan di masyarakat, ajak mereka berpartisipasi dalam pesta demokrasi, pemilihan Ketua RT, kerja bakti, lomba Agustusan, ataupun kegiatan kebangsaan lainnya.

Bahkan, jika mumpuni dan sudah kembali ke ibu pertiwi, bukan tidak mungkin para mantan narapidana terorisme ini menjadi agen deradikalisasi dan agen kontra propaganda di wilayahnya masing masing.

Pelaku Usaha

Pemerintah perlu kolaborasi dengan pelaku usaha untuk mendukung terjaganya kondusifitas dan stabilitas ekonomi, sosial dan politik sebuah negara. Dengan urunan tangan dari bebagai pihak, tentunya ini akan membantu negara dalam cipta kondisi. Apalagi, ditengah negara dihantam Covid-19, dan refocusing anggaran, sejatinya pebisnis dapat mengambil peran untuk mensupport program program pemerintah.

Contoh konkrit yang bisa dikolaborasikan dengan pelaku usaha dalam deradikalisasi adalah mendukung pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga coaching clinic kepada sasaran deradikalisai. Seperti halnya yang saat ini dijalankan oleh BNPT dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), PT KAI dan perusahaan swasta lainnya untuk menginisiasi Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (Warung) NKRI untuk mitra deradikalisasi maupun penyintas di berbagai wilayah Indonesia.

Media

Baik media masa dan media sosial memiliki peran strategis untuk menurunkan atau menghilangkan paham radikal terorisme pada seseorang. Media masa perlu memberikan ruang dalam pemberitaan isu terorisme. Pesan damai, kontra narasi atau kontra propaganda perlu dimasifkan untuk memberikan merangkul berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan terorisme.

Untuk itu, melalui penyaringan konten, redaksi perlu memilah pemberitaan terorisme yang proporsional dan mengedepankan keutuhan bangsa, sehingga informasi yang diberikan, bermuatan konstruktif, edukatif, dan tidak menjadi corong propaganda terorisme.

Selain itu, kita perlu mengisi media sosial dengan hal hal yang positif sehingga mampu menciptakan ruang digital yang kondusif. Kita perlu apresiasi langkah Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah melakukan terobosan baru untuk melakukan deradikalisasi melalui intervensi digital.

Baik melalui literasi digital dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan, maupun pelatihan digital untuk kemandirian para mitra deradikalisasi. Hal ini perlu di dukung untuk menghadirkan inisiatif baru dalam deradikalisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Harapannya, melalui konsep Deradikalisasi Multipihak, potensi nasional termasuk lima unsur Pentahelix dapat dikerahkan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun imunitas diri dalam memerangi virus radikal terorisme demi Indonesia yang harmoni. ( Abdul Mapakhir )