Ukraina vs Rusia Rebutan Crimea

Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jakarta – Ketegangan Rusia dan Ukraina yang disokong Amerika Serikat Cs kembali memanas setelah Kiev mewanti-wanti bahwa Moskow tengah merencanakan invasi ke negaranya.
Aliansi pertahanan negara Atlantik Utara (NATO) bahkan menggelar rapat darurat di Latvia pada Selasa (30/11) demi merespons manuver militer Rusia di perbatasan Ukraina.

“Tidak ada kejelasan tentang niat Rusia tetapi ada konsentrasi pasukan yang tidak biasa untuk kedua kalinya tahun ini (ke dekat perbatasan Ukraina),” kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada AFP.

“Kami melihat kendaraan lapis baja, drone, sistem peperangan dan puluhan ribu pasukan siap tempur (di perbatasan dekat Ukraina),” paparnya menambahkan.

Ukraina terus dihantui manuver militer Rusia terutama setelah Moskow mencapok wilayah Crimea dari Kiev pada 2014 lalu. Aneksasi ilegal Rusia terhadap wilayah Crimea merupakan pencaplokan terbesar yang terjadi pasca Perang Dunia II.

Pencaplokan itu berawal dari konflik internal Ukraina. Pada November 2013 demonstrasi besar-besaran berlangsung menentang keputusan pemerintahan presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovich, yang membatalkan kerja sama dengan Uni Eropa.

Kesepakatan itu semula dibentuk demi mendekatkan kerja sama Ukraina, yang bukan anggota Uni Eropa, dengan blok tersebut.

Sejumlah pihak menuturkan pembatalan itu terjadi akibat tekanan Rusia terhadap Ukraina yang merupakan bekas pecahan Uni Soviet.

Menurut Brookings Institute, pembatalan kerja sama itu memicu unjuk rasa besar-besaran selama tiga bulan yang ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat pemerintah. Krisis politik itu pun pada akhirnya mengakibatkan penggulingan Yanukovich pada 22 Februari 2014.

Moskow mengecam penggulingan Yanukovich yang dinilai sebuah plot kudeta. Rusia saat itu bahkan berkeras tak mengakui pemerintahan baru Ukraina.

Penggulingan Yanukovich pun memicu perpecahan internal menjadi dua golongan yakni pro-Uni Eropa dan pro-Rusia.

Kelompok pro-Uni Eropa sebagian besar berasal dari warga dan politikus daratan Ukraina. Sementara itu, kelompok yang mendukung Rusia sebagian besar berasal dari warga Crimea dan wilayah tetangganya yang berbatasan dengan Negeri Beruang Merah.

Tak lama setelah penggulingan Yanukovich, kelompok pemberontak bersenjata mulai mengepung fasilitas dan pos-pos penting di Semenanjung Krimea.

Para pemberontak itu memakai seragam tempur mirip tentara Rusia tanpa lencana pengenal dengan kemampuan menggunakan senjata yang handal.

Presiden Vladimir Putin awalnya menyangkal bahwa pasukan itu adalah tentara Rusia namun akhirnya mengakui bahwa mereka semua merupakan pasukannya setelah berhasil menduduki Crimea.

Hanya dalam beberapa hari, pasukan Rusia mampu menduduki seluruh wilayah semenanjung Crimea dengan dibantu pasukan pemberontak pro-Moskow di wilayah itu.

Di malam Yanukovich lengser, Kremlin segera menggelar rapat darurat dan mendeklarasikan operasi darurat untuk mencaplok Krimea.

“Kita harus mulai bergerak mengembalikan Crimea pada Rusia,” kata Putin seperti dikutip AFP.

Pada 27 Februari, pasukan khusus Rusia menduduki gedung-gedung pemerintah di Crimea, termasuk Dewan Tertinggi Crimea dan Dewan Menteri di Simferopol. Bendera Rusia dikibarkan di atas gedung-gedung ini.

Pada awal Maret, tentara Rusia berhasil menduduki seluruh semenanjung Crimea. Dewan Tertinggi Crimea pun menggelar referendum yang tujuannya demi bergabung dengan Rusia.

Pelaksanaan referendum berjalan kacau dan tanpa pengamat internasional yang kredibel. Jurnalis independen juga tak diizinkan masuk dan meliput pemungutan suara.

Sementara itu, para pejabat dan politikus yang masuk ke gedung legislatif Crimea juga tak diizinkan membawa ponsel mereka. Dewan Tertinggi Crimea mengklaim jumlah pemilih referendum sebanyak 83 persen dengan 96,7 persen setuju bergabung dengan Rusia.

Pada 18 Maret 2014, pejabat Crimea dan Rusia menandatangani Perjanjian Aksesi Republik Crimea dengan Rusia. Putin meratifikasi perjanjian itu tiga hari kemudian.

Pencaplokan itu pun memicu ketegangan antara Rusia dan dunia Barat, terutama Uni Eropa dan AS. Uni Eropa dan AS pun menjatuhkan rentetan sanksi terhadap Rusia atas aneksasi Crimea tersebut. (Rendi)