Setia NKRI, Napiter Bisa Mendapat Keringanan

Kegiatan pelatihan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pelaku tindak pidana terorisme di Sidoarjo, Selasa 15-3-2022.
Kegiatan pelatihan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan pelaku tindak pidana terorisme di Sidoarjo, Selasa 15-3-2022.

SIDOARJO – Narapidana terorisme (Napiter) yang bersedia kembali menjadi bagian dari NKRI dan mengikuti program deradikalisasi, berhak mengajukan reintegrasi. Termasuk program asimilitas maupun pembebasan bersyarat.

Hal itu disampaikan Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Teguh Wibowo, dalam kegiatan Pelatihan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Mantan Pelaku Tindak Pidana Terorisme, Selasa (15/3/2022). “Tentu, semua harus sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Teguh.

Dalam hal ini, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat penting. karena PK-lah yang akan melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam menjalankan program reintegrasi di

“Selama ini, tidak mudah bagi seorang klien yang berlatarbelakang mantan WBP (warga binaan pemasyarakatan) terorisme untuk bisa kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Peran PK dalam membimbing dan mengawasi menjadi sangat penting,” tegasnya.

Pembinaan terharap WBP terorisme memerlukan sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak. Karenanya, Kanwil Kemenkumham Jatim yang selama ini menjadi motor penggerak pembinaan di lapas dan rutan berusaha melengkapi proses pendampingan kepada WBP kasus teroris dengan mengoptimalkan fungsi pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Teguh menegaskan, kalau WBP teroris bersedia kembali menjadi bagian dari NKRI dan mengikuti program deradikalisasi, maka berhak mengajukan usul program reintegrasi. Baik itu program asimilasi maupun program pembebasan bersyarat.

Untuk itu, pihaknya menegaskan perlu adanya perubahan manajemen. Yaitu dengan pola kerjasama antara stakeholder yang berkesinambungan. Peran Bapas (Badan Pemasyarakatan) dituntut lebih kuat dalam menjalankan program reintegrasi bagi WBP kasus teroris.

Salah satu langkah untuk memperkuat peran Bapas adalah dengan dibentuknya kerjasama dan kolaborasi dengan United Nations on Drugs and Crime (UNODC). Kerjasama dan kolaborasi ini sangat penting mengingat banyaknya narapidana kasus terorisme di Indonesia.

Diharapkan dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan antara Ditjen Pemasyarakatan dan UNODC, dapat lebih melakukan kajian-kajian terkait penanganan napiter melalui proses disengagement atau pemutusan ikatan dari komunitas lama.

Teguh juga menjelaskan, diperlukan alat ukur assesment yang jelas. Supaya penanganan yang diambil tepat sasaran dan mempunyai nilai manfaat bagi WBP. “Baik selama di dalam lapas, saat menjelang kembali ke masyarakat, maupun saat menjalani pengawasan kembali ke masyarakat,” urainya.

Nantinya, hasil dari pembinaan terhadap WBP teroris adalah ketidakmampuan meneruskan nilai-nilai yang diyakini. Selain itu juga melemahkan partisipasi kelompok serta hilangnya dukungan komunitas. “Hingga menurunnya tingkat resiko radikalisme dan residivisme serta napiter lebih siap dalam proses reintegrasi sosial,” imbuhnya.

Hingga Februari 2022, data menyebut total WBP teroris berjumlah 456 orang masih berada di lapas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 41 orang di antaranya berada di Jawa Timur. ( Abdul Mapakhir )