CTRS.ID – Belum usai negara ini berperang melawan pandemi yang melanda, kini hadir pula gerakan gerakan separatis. Gerakan separatis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum guna memisahkan wilayah dari suatu negara. Jika kita menengok kembali catatan sejarah, tindakan separatis ini sudah berkali-kali terjadi. 

Namun kasus kali ini cukup membuat pemerintah geleng-geleng kepala. Pasalnya Indonesia saat ini masih berjuang dalam menanggulangi segala dampak dari pandemic covid-19. Mulai dari mengadakan bantuan sosial bagi warga, menangangi para pasien yang terjangkit covid, menangani lahan pemakaman bagi korban covid, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini juga diperparah dengan keuangan negara yang kian menebal catatan hutangnya.

Gerakan separatis kali ini terjadi di wilayah Papua Barat. Tepatnya pada 1 Desember 2020 lalu, Papua Barat baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya dan juga menunjuk Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat. Benny Wenda sendiri adalah petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir di Lembah Baliem pada 17 Agustus 1945, tepat pada HUT Republik Indonesia dan saa ini ia tinggal di Inggris. Benny juga menambahkan bahwa Papua Barat siap menjalankan ketatanegaraannya menggunakan konstitusi sementara yang telah mereka buat.

Kemerdekaan Papua Barat ini ternyata dibantu oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Oraganisasi inilah yang kemudian mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Republik Papua Barat dengan mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat. Pemilihan Benny Wenda sebagai Presiden sementara diharapakan dapat membantu dan memegang kendali berjalannya pemilu yang demokratis.

Sementara itu Rocky Gerung juga menyampaikan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa dengan adanya polemik ini pemerintah seharusnya berterima kasih sebab hal inilah yang dapat memberikan sinyal kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi.

“Di dalam hukum internasional, deklarasi ini tidak ada dasarnya. Dan karenanya tidak diakui oleh negara lain” — Imbuh Hikmahanto Juwana.

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemerdekaan Papua Barat hanyalah menjadi sebuah delusi. Hal ini dikarenakan untuk menjadi suatu negara yang merdeka, Papua Barat masih memiliki banyak kekurangan dalam persyaratannya, baik yang ditinjau dari hukum negara Indonesia maupun hukum PBB. Namun hal ini juga bisa menjadi warning sign bagi pemerintah untuk membenahi polemik yang terjadi di masa sulit ini. (Rendy)