Sahroni: Oknum TNI Harus Di Hukum Berat Akibat Perbuatanya

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pengadaan amunisi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah pengembangan lanjutan atas kasus pembacokan yang dilakukan pelaku berinisial FS di Intan Jaya, Papua.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pengadaan amunisi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah pengembangan lanjutan atas kasus pembacokan yang dilakukan pelaku berinisial FS di Intan Jaya, Papua.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti pengadaan amunisi terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah pengembangan lanjutan atas kasus pembacokan yang dilakukan pelaku berinisial FS di Intan Jaya, Papua.

Sahroni mengatakan pengadaan amunisi ke KKB dari aparat sangat mengkhawatirkan. Karena itu, ia berharap TNI/Polri memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut.

“Ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana tidak? Seorang aparat menjadi jembatan dengan kelompok kriminal bersenjata yang justru membahayakan NKRI. Karenanya saya meminta pada lembaga terkait, baik TNI maupun Polri untuk memberi perhatian khusus, karena para aparat ini kan memang punya wewenang untuk memiliki senjata,” kata Ahmad Sahroni, Jumat (10/6).

“Namun bila diselewengkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi tentu dapat sangat membahayakan,” lanjut dia.

Sahroni pun meminta agar kepolisian membentuk tim khusus untuk mengusut seluruh pemasok amunisi kepada KKB di Papua. Hal ini demi menghindari terulangnya hal yang sama di kemudian hari.

“Ini harus ditindak tegas, aparat yang bersangkutan harus diberi hukuman berat. Dan ini juga bukan pertama kalinya seorang aparat menjadi pemasok amunisi kepada KKB,” kata dia.

“Tim khusus untuk mengusut tuntas jaringan pemasok amunisi ataupun senjata kepada KKB,” tegas dia.

Selain itu, Bendahara NasDem ini juga meminta agar TNI/Polri memperketat aturan kepemilikan senjata para aparat.

“Juga sebaiknya diperketat pula aturan terkait kepemilikan maupun izin bersenjata para aparat khususnya di wilayah-wilayah tertentu,” tutup Sahroni. ( Fikri )