Washington DC – Amerika Serikat (AS) melontarkan peringatan terhadap China setelah negara itu menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal Filipina yang mengirim pasokan di perairan Laut China Selatan (LCS). AS menyebut tindakan China itu ‘berbahaya, provokatif, dan tidak bisa dibenarkan’.
Diperingatkan juga oleh AS bahwa setiap serangan bersenjata terhadap kapal-kapal Filipina akan mengaktifkan komitmen pertahanan AS. Demikian seperti dilansir Reuters, Sabtu (20/11/2021).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, menegaskan Washington DC mendukung sekutunya, Filipina, di tengah ‘eskalasi yang secara langsung mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan’.

“(China) Tidak seharusnya mencampuri aktivitas Filipina yang sah secara hukum di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina,” tegasnya.

“Amerika Serikat mendukung sekutu kami, Filipina, dalam menegakkan tatanan maritim internasional berbasis aturan dan menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap kapal publik Filipina di Laut China Selatan akan mengaktifkan komitmen pertahanan bersama AS,” imbuh Price.

Pada Kamis (18/11) waktu setempat, Filipina mengecam keras aksi tiga kapal patroli pantai China yang disebutnya memblokir dan menembakkan meriam air terhadap kapal-kapal pembawa pasokan untuk Marinir Filipina di Laut China Selatan.
Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Presiden AS, Joe Biden dan Presiden China, Xi Jinping, menggelar pertemuan virtual selama 3,5 jam yang bertujuan memastikan persaingan ketat kedua negara tidak mengarah kepada konflik.

“Amerika Serikat sangat meyakini bahwa tindakan PRC (Republik Rakyat China-red) menegaskan klaim secara luas dan melanggar hukum atas Laut China Selatan telah membahayakan perdamaian dan keamanan di kawasan,” sebut Price dalam pernyataannya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS lainnya, yang tidak ingin disebut namanya, menyebut tindakan patroli pantai China ‘berbahaya, provokasi dan tidak bisa dibenarkan’.

“Ini menjadi yang terbaru dari serangkaian tindakan yang diarahkan Beijing yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan memprovokasi negara-negara lainnya, membahayakan perdamaian dan keamanan di kawasan, juga tatanan internasional berbasis aturan,” ucap juru bicara itu. (Rendi)