Pentahelix Pelaku Usaha & Pendekatan Kesejahteraan

Ilustrasi Pelaku Usaha
Ilustrasi Pelaku Usaha

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencanangkan kebijakan pentahelix dalam mengatasi terorisme. Pentahelix pada dasarnya ialah kebijakan yang melibatkan multi-pihak dalam menanggulangi terorisme. Antara lain pemerintah, sebagai leading sektor, akademisi, media massa, masyarakat, dan pelaku usaha.

Bagi sebagian kalangan barangkali agak aneh mendengar pelaku usaha terlibat dalam pemberantasan terorisme. Padahal, jika kita mendalami hakikat fenomena terorisme, pelibatan pelaku usaha dalam agenda kontra-terorisme ini bukan aneh, namun justru merupakan sebuah keniscyaan.

Pelibatan pelaku usaha dalam mencegah terorisme dilandasi oleh dua faktor. Pertama, seperti kita tahu, selain karena faktor ideologis dan politis, terorisme juga dilatari faktor ekonomi. Asef Bayat dalam buku Being Young and Muslim menyebut bahwa banyak anak muda di negara muslim terjerumus gerakan radikal-teror karena kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan dan sumber ekonomi yang menjadi simbol kesuksesan dan prestis di era modern.

Ketersisihan itulah yang membuat anak muda di sejumlah negara muslim terbuai retorika dan utopia kaum radikal tentang keadilan dan kesejahteraan. Kelompok radikal ISIS misalnya, merayu calon anggotanya dengan janji manis mengenai kehidupan adil dan sejahtera di bawah naungan khilafah islamiyyah. Bagi kelompok yang rentan secara ekonomi, janji dan retorika itu tentu sangat menarik.

Kedua, penelusuran BNPT dan Densus 88 menemukan fakta bahwa salah satu jalur pendanaan kelompok teroris berasal dari badan usaha. Ini artinya, banyak pelaku usaha yang menjadi simpatisan gerakan radikal-teroris baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja dalam artian para pelaku usaha memang menjadi simpatisan atau bahkan berafiliasi sebagai anggota jaringan teroris. Tidak sengaja dalam artian pelaku usaha memberikan donasi ke lembaga yang ternyata disalurkan ke kegiatan terorisme.

Keterlibatan pelaku bisnis dalam gerakan radikal membuktikan bagaimana infiltrasi ideologi ekstremisme kekerasan ini sudah sedemikian parah. Sektor swasta atau bisnis selama ini identik dengan dunia yang steril dari ideologi. Kepentingan pelaku bisnis ialah semata mencari keuntungan finansial dari transaksi jual-beli barang dan jasa. Alangkah berbahayanya jika pelaku usaha terpapar ideologi radikal bahkan menjadi penyandang dana aksi teror.

Tiga Langkah Konkret

Dalam konteks ini setidaknya ada tiga langkah konkret yang bisa ditempuh pelaku usaha dalam mencegah terorisme. Pertama, para pelaku usaha harus membangun kesadaran akan bahaya terorisme. Kesadaran ini penting untuk membentengi diri dan usahanya dari infiltrasi radikalisme. Dengan kesadaran itu, diharapkan tidak ada pelaku usaha yang menjadi simpatisan atau anggota jaringan radikal. Dengan begitu, aliran dana dari pelaku usaha ke jaringan radikal-teroris bisa diamputasi.

Memutus aliran dana ke kelompok radikal ialah salah satu strategi efektif untuk memberangus terorisme. Bagaimana pun juga, kelompok radikal membutuhkan dukungan dana yang besar untuk menyebarkan ideologinya dan mendanai aksi-aksi terornya. Tanpa dukungan finansial yang memadai, jaringan radikal-teror akan kesulitan untuk bermanuver dan menjalankan aksi-aksinya.

Kedua, para pelaku usaha bisa berperan langsung dalam kontra-radikalisasi dan kontra-terorisme dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelompok rentan. Mengutip pernyataan Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris ada empat “kekosongan” yang membuat orang gampang terjebak radikalisme-terorisme. Yaitu kosong pikiran, hati, perut, dan kantong alias miskin. Pernyataan Idris ini relevan mengingat di lapangan, fenomena radikalisme-terorisme merupakan akumulasi dari faktor ideologis (pemikiran) dan ekonomi.

Keterlibatan para pelaku bisnis dalam menyediakan lapangan pekerjaaan sangat penting untuk menganulir kemungkinan kelompok rentan terpapar radikalisme-terorisme. Ketika faktor kesulitan ekonomi dan keterbatasan finansial dapat dieliminasi, maka kemungkinan masyarakat terpapar retorika dan utopia kaum radikal pun dapat diminimalisasi sejak dini.

Ketiga, para pelaku usaha bisa berperan dalam program deradikalisasi, yaitu dengan merangkul para mantan narapidana terorisme untuk bisa mengaktualisasikan diri. Salah satu faktor kegagalan deradikalisasi ialah terganjalnya proses asimilasi mantan napi terorisme ketika akan kembali ke masyarakat. Banyak masyarakat yang menolak menerima kembali mantan napi terorisme karena latarbelakangnya. Situasi pelik itu ditambah dengan ketiadaan lapangan pekerjaan bagi mantan napi terorisme. Akhirnya, banyak mantan napi terorisme yang kembali ke masa lalunya, yaitu terlibat jaringan radikal.

Arkian, peran pelaku usaha sangat vital dalam agenda pencegahan terorisme dan deradikalisasi berbasis kesejahteraan. Tanpa daya dukung finansial dan ekonomi, kelompok rentan dan mantan napi terorisme akan rawan terjebak ke dalam gerakan radikal. Disinilah pentingnya kita membangun sinergi multi-pihak. Salah satunya dengan para pelaku dunia usaha. ( Abdul Mapakhir )