Pendekatan Militer Didukung Hukum Guna Hadapi Terorisme Separatis

Deputi III Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto
Deputi III Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto

Jakarta – Perdebatan sengit terkait hak asasi manusia (HAM) dan penanggulangan terorisme muncul dari gerakan separatis di Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun untuk merespons permasalahan terorisme separatis, pendekatan yang ideal adalah pendekatan hukum yang progresif dan berkelanjutan.

Hal itu dikatakan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Irjen Marthinus Hukom, saat seminar mengenai HAM dan Penanggulangan Terorisme di Hotel J.W Marriott, Senin (27/9/2021). Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme (PRIK KT) SKSG UI dan Revera Institute mengangkat tema “Antara HAM dan Penanggulangan Terorisme: Studi Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Uighur”.

Marthinus berpendapat bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) OPM bukan sekadar organisasi separatis yang memiliki kepercayaan/keyakinan untuk memisahkan diri dari negara. KKB OPM dikategorikan sebagai terorisme karena melakukan kekerasan, intimidasi, dan menyebarkan rasa takut yang menyasar masyarakat yang tidak bersalah sebagai upaya mereka memaksakan kehendak terhadap orang lain.

“Di sini, pendekatan militer perlu di-back up oleh hukum agar setiap tindakan baik itu oleh kelompok KKB maupun aparat keamanan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga aspek HAM tetap menjadi perhatian,” ujarnya.

Marthinus juga menyebutkan bahwa terdapat 12 teroris Uighur yang masuk ke Indonesia dari sekitar tahun 2011. Gerakan Uighur di Xinjiang adalah gerakan separatis, tapi ketika Uighur keluar dan mencoba masuk ke Indonesia sudah bersentuhan dengan kelompok teroris Indonesia termasuk JAD dan MIT. Tujuan Uighur masuk ke Indonesia awalnya karena kesulitan untuk ke Suriah dan memilih konflik terdekat di Asia Tenggara yaitu Poso.

“Informasi intelijen yang ditemukan Kadensus 12 orang Uighur yang masuk adalah bentuk watertest atau percobaan untuk teroris Uighur lainnya yang berjumlah ribuan untuk masuk ke Indonesia,” katanya.

Menurut Marthinus, aksi terorisme Uighur juga memengaruhi tindakan teror di negara lain, karena setelah penangkapan teroris Uighur di Indonesia, selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand.

“Selanjutnya diperlukan program deradikalisasi yang secara khusus diberikan kepada kelompok KKB agar dapat memutus tensi antara pelaku dan aparat keamanan. Terakhir, langkah-langkah politik di level internasional juga perlu terus digalakkan khususnya dalam upaya komunikasi politik agar Indonesia mendapat dukungan dari internasional untuk penyelesaian masalah di Papua yang lebih komprehensif,” ujarnya.

Selanjutnya, Plt Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie membahas peran Lembaga imigrasi di bawah kementerian hukum dan HAM yang telah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI/WNA yang melintas masuk dan membahayakan kedaulatan negara. Imigrasi menjaga pintu gerbang (perbatasan secara keseluruhan) NKRI. Perbatasan yang diawasi oleh imigrasi melingkupi: udara (bandar udara), laut (pelabuhan), dan darat (pos lintas batas negara).

Dalam konteks penanggulangan terorisme, imigrasi melakukan kerja sama dengan BNPT dan Polri terkait pemberian informasi mengenai daftar pencarian orang (DPO) agar dapat dimasukkan ke dalam sistem imigrasi yang secara daring sudah terintegrasi di seluruh Indonesia. Jika ada orang asing yang masuk ke dalam DPI, ada sistem peringatan yang akan menolak/menangkap DPO tersebut dengan sebelumnya berkoordinasi dengan BNPT/Polri.

Dalam kesempatan ini pula, Dosen Prodi Kajian Terorisme dan Dept. HI Universitas Indonesia, Ali A. Wibisono menjelaskan bagaimana tujuan dari penanggulanan terorisme adalah untuk memulihkan perdamaian dan keamanan bukan hanya negara, tetapi juga warga negara karena kajian terorisme masa kini telah membahas pada prioritas keamanan insani. Penerapan HAM dalam kontra-terorisme adalah sesuatu yang dikembangkan secara terus menerus.

Ali membandingkan dengan kebijakan Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan etnis Uighur, beliau menunjukkan ada perbedaan signifikan antara Indonesia dan Tiongkok dalam menyelesaikan masalah terorisme separatis, hal tersebut adalah: determinasi kedua negara.

“Di Indonesia sendiri belum nampak upaya untuk menginklusikan Papua sebesar bagaimana Tiongkok melakukannya pada Etnis Uighur khususnya dalam tataran internasional karena suara-suara yang mendominasi di dunia justru kampanye kemerdekaan papua yang dilakukan oleh negara-negara melanesia,” paparnya.

Ali juga mempertanyakan gerakan aktivis HAM yang mengkritik Tiongkok terhadap isu yang diperluas oleh diaspora Uighur. Berdasarkan pengalaman, Ali menemukan diaspora Uighur yang berada di Inggris dan tidak merasa bahwa permasalahan di Xinjiang adalah permasalahan HAM, selain itu juga terdapat komite khusus HAM di Xinjiang yang luput dari kaca mata aktivis HAM yang hanya fokus kepada suara-suara yang kontra terhadap pemerintahan Tiongkok.

Lebih jauh, Deputi III Kerja sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto berpendapat, selain HAM, nilai kemanusiaan (humaniter) menjadi penting dalam upaya kontra-terorisme karena pelanggaran HAM justru menjadi salah satu pendorong kemunculan kelompok ekstremis kekerasan.

Dalam konteks Papua, kata Andhika, sejak dilabel sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tingkat kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meningkat dengan korban sebanyak 70% berasal dari warga sipil.

“Melihat hal ini KKB OPM dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris sesuai dengan definisi terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018. Definisi yang terdapat dalam UU No.5 Tahun 2018 ini dianggap representatif, lengkap, dan sesuai dengan DK PBB,” paparnya.

Dalam menyikapi kasus Uighur dan OPM, Andhika melihat kembali respons dan temuan PBB, Tiongkok terlihat dalam rangka diplomasi untuk memperoleh dukungan dari 50 negara berkembang, sedangkan 22 negara maju menyatakan terdapat pelanggaran hak asasi di Xinjiang.

“Namun tentu perlu kajian dan tergantung undang-undang keamanan nasional yang berlaku di Tiongkok dalam melihat kasus Uighur, apakah dikategorikan sebagai gerakan separatis, ekstremisme, atau terorisme,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Harian Komisi Nasional Kepolisian Indonesia Irjen. Pol. (Purn) Dr. Benny J. Mamoto mengatakan Kompolnas memastikan kepolisian memerhatikan berbagai peraturan Kapolri yang berkaitan dengan HAM seperti Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri dan Perkap No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

“Perlu dipahami bahwa pelaku kejahatan terorisme berbeda dengan pelaku kejahatan lain. Diperlukan tindakan dan pertimbangan-pertimbangan khusus baik dalam penangkapan, hingga pemeriksaan. Sayangnya masyarakat umum masih belum banyak memahami hal tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait UU No.5 Tahun 2018. Dalam praktiknya sejauh mungkin kepolisian menghindari penanganan terorisme dengan cara yang represif. Oleh karenanya pendekatan yang lunak (soft approach) seperti deradikalisasi menjadi unsur penting dalam strategi kontra-terorisme,” paparnya.

Benny juga setuju dengan pernyataan Andhika sebelumnya yang mengatakan bahwa isu Uighur merupakan agenda negara-negara maju. Dia mengatakan terdapat ketidakselarasan fakta yang terjadi di Tiongkok dan isu-isu yang disebarluaskan oleh media sosial dan media massa yang terkesan menyudutkan pemerintah Tiongkok.

Seminar ini menghadirkan sejumlah pembicara kunci yakni Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Irjen. Pol. Marthinus Hukom ; Plt. Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie ; Dosen Prodi Kajian Terorisme dan Dept. HI Universitas Indonesia, Ali A. Wibisono ; Deputi III Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto ; dan Ketua Harian Komisi Nasional Kepolisian Indonesia, Irjen. Pol. (Purn) Benny J. Mamoto. ( M.Robi )

Artikel ini telah tayang di Beritasatu.com dengan judul Untuk Hadapi Terorisme Separatis, Pendekatan Militer Perlu Didukung Hukum