Pemkot Bima dan Agenda Deradikalisasi

Kota Bima – Belasan tahun stigma negatif zona merah terkait radikalisme dan terorisme disemakan di Kelurahan Penatoi. Penangkapan 3 orang terduga teroris beberapa pekan lalu di kelurahan tersebut, semakin memperkuat stigma tersebut.

Bermula dari adanya aspirasi masyarakat, para tokoh di kelurahan Penatoi dan stakeholder duduk bersama membahas masalah dimaksud, di Aula Kantor Kelurahan Penatoi, Kamis kemarin.

Kegiatan itu juga dihadiri Camat Mpunda, perwakilan Kementerian Agama Kota Bima, Ketua MUI dan perwakilan Bappeda Litbang.

Ketus Ketua LPM Kelurahan Penatoi Iwan Kamaruzaman mengungkapkan pemerintah daerah tidak mendukung agenda deradikalisasi. Itu bisa dari tidak adanya anggaran dalam APBD untuk agenda-agenda deradikalisasi.

“Kami sudah cek dan tanya ke Bappeda, tidak ada anggaran untuk deradikalisasi ini. Bertahun-tahun begitu terus,” ketus Iwan.

Selama ini menurutnya, warga di Penatoi kerap mengumpulkan uang membantu kebutuhan istri dan anak dari warga yang sudah ditangkap Densus 88. Sedangkan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, tidak ada sekali.

“Karena kondisi warga yang terpapar dan eks rata-rata ekonomi lemah,” ungkapnya.

Dia menginginkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Kelurahan Penatoi. Terutama langkah cegah berkembangnya radikalisme. Kemudian Pemkot bisa meningkatkan kegiatan deradikalisasi hingga memberikan bantuan pemberdayaan.

“Minimal ada program dan langkah pencegahan setiap tahun dan pemberdayaan berkesinambungan. Tapi keinginan itu tidak pernah direalisasikan,” bebernya.

Bahkan saat Musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga Reses anggota DPRD kerap disampaikan keinginan tersebut, tapi tidak ada tindak lanjut.

“Padahal sudah belasan tahun Penatoi dicap kelurahan teroris ada perhatian dari Pemkot Bima,” sesalnya.

Ia menambahkan, kalaupun ada kegiatan serta bantuan, itupun datang darn Pemerintah Provinsi serta Pusat.

Namun hanya sekedar formalitas, karena bantuan yang diberikan tidak berkesinambungan dan tidak ada pendampingan sama sekali.

Demikian juga disampaikan Ketua RT 03 Darussalam, mestinya ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkot Bima untuk menghapus stigma negatif Penatoi. Seperti rutin memberikan edukasi terhadap warga yang sudah dan belum terpapar.

“Selain itu melakukan pendampingan. Eks warga yang terpapar, dirangkul dan diberikan perhatian khusus,” harapnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah kelurahan, warga Penatoi yang terpapar paham radikal, baik yang sudah ditangkap dan eks napi tercatat sebanyak 75 orang, tiga orang diantaranya ditangkap baru-baru ini.

“Puluhan warga ini harus diperhatikan khusus oleh negara agar bisa memberikan edukasi kepada yang lainnya,” pungkasnya. ( Abdul Mapakhir )