Pancasila vs Radikalisme, Diulas Tuntas Karel Najoan

Podcast Tribun Bakudpa, Karel Najoan Akademisi Universitas Negeri Manado
Podcast Tribun Bakudpa, Karel Najoan Akademisi Universitas Negeri Manado

Manado – Karel Najoan Akademisi Universitas Negeri Manado menjadi tamu Podcast Tribun Bakudapa di Studio Podcast Tribun Manado, Jalan AA Maramis, Kairagi, Manado.

Bersama Host Aswin Lumintang, Karel Najoan mengulas Tema Pancasila vs Paham Radikalisme.

Berikut petikan wawancara yang disajikan lewat format tanya jawab melului Podcast Tribun Manado.

Pancasila vs Radikalisme, saat ini sepertinya sedang head to head?

Bicara Pancasila, sudah tertutup ditafsir sudah final, ada dua hal penting harus kita pahami dari Pancasila. Pertama, Pancasila ini menjadi ideologi bangsa. Kedua, Pancasila dalam, sumber dari segala sumber hukum di Kndonesia termasuk di dalamnya etika. Sebetulnya kita berbicara Pancasila, kita berbicara seluruh apek hidup orang Indonesia.iti catatan kita Pancasila, tidak perlu ditafsir apa – apa karena semua sila sudah merangkum semua aspek itu.

Kita tidak lantas menyebut Pancasila dan Radikalisme dalam posisi berhadap-hadapan, tapi yang barus kita tahu radikalisme itu definisi harus kita jelaskan, adalah satu aliran / paham ingin memaksakan kehendak keinginan mereka dengan kekerasan, dan radikalisme itu sebagai paham menciptakan orang-orang yang radikal dalam bertindak.

Bagaimana konteks kita memahami Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan juga sumber etika berbangsa berhadapan dengan pencapaian kekuasaan dengan kekerasan. Itu sebenarnya konteksnya. Bagaimana kita mempertemukan kedua sisi ini. Itu catatan kita.

Kaitan radikalisme kerap dikaitkan dengan khilafah, ada lagi Kelompok bersenjata di Papua, kemudian disebut teroris. Ada juga kelompok sektarian. Seperti apa pendapat anda?

Memang radikalisme di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang muncul dalam bentuk organisasi, seperti kita tahu HTI memperjuangkan Khilafah, secara yuridis formil sudah dibubarkan, tapi dari segi aktifitas masih kelihatan. HTI ini kan ingin memperjuangkan sistem pemerintahan disebut khilafah dengan pemimpin disebut kholifah. Jika dihadapkan dengan Pancasila, tidak cocok, tidak ada tempatnya karena sistem ini didasarkan pada ajaran satu agama.

Di indonesia pemahaman tidak berlaku. Kholifah sumber segala-galanya aspek eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan sistem ini tidak berkembang di mana-mana. Di negara timur tengah juga hancur karena ada kelompok yang ingin memperjuangkan itu. Di Indonesia, kelompok HTI ingin memperjuangkan itu. Tidak bisa di Indonesia, tapi bukan berarti mereka berhenti.

Penyebaran pemahaman khilafah masuk ke institusi formal seperti perguruan tinggi. Kita tahu kan ada pergerakan di Perguruan Tinggi besar justru di Indonesia sudah dimasuki paham ini. lahir orang-orang Ketika sudah terpapar paham ini, perilaku mereka jadi radikal, ada yang bersedia jadi bom bunuh diri dan sebagainya. Sebenarnya mereka tidak memahami sesungguhnya apa yang mereka lakukan. Cuman memang ketika dibumbui motivasi keagamaan mudah sekali masuk, orang-orang itu tidak memahami betul juga. Di kalangan agama mayoritas, masih terbelah-belah soal pemahaman ini. Misalnya kelompok Ismail Yusmanto HTI. Ada kkelompok Aqil Sirag, Quari Shibab, Isla Bahrawi, mereka-mereka ini kelompok yang mengatakan khilafah itu tidak boleh. Malah Mahmud MD, menantang pro khilafah, sebut satu negara yang sukses menerapkan itu. Tidak terjawab kan. Namun tidak berhenti, malah menguat adanya gerakan itu ada di masyarakat. Sekarang isu politik berkaitan dengan agama itu menjadi sangat kuat. Bicara sektarian, itu metamorfosis dari radikalisme.

Contoh ada sektarian keagamaan, ada sektarian kesukuan. Sektarian keagamaan, kelompok tertentu merasa agama mereka paling benar. Agama lain tidak benar, mengkafirkan. Sektarian kesukuan, bicara Papua, Aceh apa sebenarnya terjadi, kan bukan sektarian keagamaan. Ada penyebab. Ada reaksi balik bereaksi, bahwa suku kita bukan tidak bisa melakukan itu. Karena itu harus kita jaga, sektarian suku dan agama itu memudahkan disintegrasi bangsa ke depan, karena ketika suku merasa dipinggirkan dalam pergaulan nasional, itu akan mengelompok itu bagian dari indikator bahwa disintegrasi itu akan terjadi, ke depan jadi catatan bagi kita.

Pemerintah harus mengambil langkah apa? Apa yang harus dilakukan dengan potensi ancaman itu?

Sejak lahir Pancasila itu 1 Juni diucapkan Bung Karno, rong-rongan terhadap Pancasila sudah ada. Kemudian Bung Karno harus mendeklare itu sebagai Dasar Negara, karena memang ketika Indonedia merdeka, ada berbagai pertanyaan yang muncul dari tokoh BPUPKI, the founding fathers, ini Indonesia mau jadi negara apa? Negara sekuler, islam atau kebangsaan. Bung Karno melihat risiko kalau mengambil sesuatu, maka Bung Karno mengelaborasi seluruh nilai yang hidup di masyarakat Indonesia dalam bentuk filosofi Pancasila. Itu yang mempersatukan.

Ada DI TII, NII ini kelompok ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang ada pada mereka. Pertama kali dicetuskan, kita lihat ada kewajiban menjalan menjalankan syariat islam, itu ada di Piagam Jakarta, diusahakan jangan karena akan menjadi sumber konflik, akhirnya dalam kebesaran hati Founding Father okay jangan ini, tapi ingat itu cuma sebuah komitmen politik, bukan komitmen moral, satu saat bisa kembali, dan indikasi ke arah itu mulai terlihat. Kelompok yang ingin masuk ke Piagam Jakarta. Memang ada beda karakter, seperti Permesta. Permesta itu sebenarnya bukan pemberontakan ideologis, tapi sebuah gerakan justru yang melihat sudah ada penyimpangan di mana komunisme bertumbuh dengan baik. Dalam perjalanan bangsa sudah mulai ada Nasakom, sewaktu tahun 1956-1957,

Ventje Sumual dan kawan-kawan melihat ada bahaya komunisme ini diberi angin. Bagian dari tekanan ideologi Pancssila, persoalan sekarang kita pertanyakan. Bicara sekarang, sektarian agama sudah nampak ada FPI, HTI sudah jelas sekali, tapi sekarang kesukuan. Kenapa lahir seperti itu? Intinya pada keadilan sosial, sila kelima Pancasila. Daerah bereaksi seperti ini selama Orde Baru, Sebelum Jokowi memimpin Negara ini, masih terasa ketidakadilan sosial, misalnya Pembangunan yang tidak merata. Tapi nanti ketika di tangan Jokowi, baru Jokowi mengimplementasikan dengan benar keadilan sosial, misalnya Papua bangun masif. Ciri khas Papua berbeda, maka Papua merasa lebih dekat ke negara-negara Malenesia, ini sebenarnya penanganan berbeda. Ketika diambil pendekatan militeristik di Papua, justru bukan makin mereda, malah naik karena ini. Hukum Paskal bilang ada aksi, ada reaksi. Juga demikian dengan di daerah lain. Ketika ada Minahasa Merdeka, itu reaksi, karena seolah terpinggirkan dalam pembangunan di Indonesia. Jawasentris mau dihapus Jokowi, seluruh rakyat Indonesia merasa perhatiannya menjadi sama, bahwa tingkat kemajuan berbeda itu ya bisa kita benarkan, perhatiannya sama sudah cukup mengobati rasa keterpinggiran.

Apa yang harus pemerintah lakukan menghadapkan kondisi ini dengan eksistensi Pancasila?

Pancasila masih menjadi perekat kuat kesatuan dan persatuan Indonesia, termasuk masih mampu menampung aspirasi. Alat peneduh dari riak-riak di republik ini, apa akan bertahan generasi ke genarasi? Sejarah ada agama besar di negara tertentu hilang, kenapa? Karena perubahan pola pikir, sistem dan sebagainya, apalagi dengan kemajuan teknologi. Catatan khusus kepada kelompok mililenial. Mereka jauh dsri sejarah, apalagi satu saat pendidikan Pancasila hilang, ada GAP sebenarnya di situ. Ketika kita dihadapkan situasi seperti saat ini, kita harus hati-hati, banyak anak muda di Jawa yang tiba-tiba semacam kelompok ekstrim dalam beragama, yang tua-tua bingung, kenapa? Karena ketika mereka mengalami kekosongan masuklah paham radikallsme itu baik dalam sektarian keagamaan, maupun sekterian kesukuan.

Kalau tidak salah, Wahid Foundation pernah merilis satu penelitian di Jawa Barat ada 28 persen penduduknya tidak ingin bertetangga dengan agama berbeda, itu kan bibit terjadi pada anak muda, ada perbedaan mendasar mereka tidak memahami Pancasila secara utuh, karena proses pendidikan tidak continue, jadi negara harus kembali ke hal-hal seperti itu. Presiden membentuk BPIP, merilis 186 penceramah radikal. Kita bisa membayangkan bagaimana penceramah radikal itu secara agresif mendekati anak-anak di kampus, anak-anak SMA. Mereka ini pemilik masa depan. Jika kita biarkan mereka terpapar paham radikalisme satu saat Pancasila tinggal menjadi catatan sejarah. Generasi Milenial itu menjadi generasi pragmatis serba instan, mereka tidak pusing berpikir ini itu tentang negara, mereka berpikir bagaimana mendapatkan sesuatu saat ini dari negara atau provinsi. Ini sudah perlu memahami Ideologi lagi sekarang pada sistem ekonomi, sosial yang mendukung keinginan mereka.

Bagaimana langkah dilakukan untuk penguatan ideologi Pancasila?

Pancasila itu kita lakukan lewat perilaku hidup, di samping jadi ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, juga jadi penuntun etika berbangsa. Kita bicara etika maka bisa bicara soal keteladanan, sebenarnya yang dibutuhkan dalam proses transformasi Pancasila ke generasi milenial adalah keteladanan, baik dalam bertutur dan bersikap. Mereka akan melihat hal itu gampang diserap, kalau mereka melihat orang tua dan pemimpin etika dan keteladanannya sulit, maka jangan berharap terlaku banyak.

Teladan perilaku sesuai Pancasila, di situ ada Ketuhanan yang Maha Esa, kerberagaman ada di situ, musyawarah, dialogis, ada penghargaan terhadap hak-hak manusia di sana, ada keadilan sosial, interaksi sosial yang bagus, itu harus jadi teladan ucapan dan perilaku pemimpin, kalau kemudian milenial melihat pemimpin tidak menunjukkan hal positif seperti itu. Kita jangan terjebak dalam mencari metodologi atau mengadopsi teori, tapi kita fokus implementasinya pada keteladanan.Dalam satu kesempatan saya ada di Amerika, ada lampu merah, kosong tengah malam, saya bilang pada teman saya, jalan saja tidak ada orang. Dia jawab, lampu ini UU/aturan torang lewat melanggar aturan, kalau masyarakatnya sudah sadar seperti itu, masyarakat pancasilais. Doktor Eka Dharma Putra mengatakan, contoh Pancasila itu ada di Amerika, contoh kehabisan bensin satu jalan, ada orang lewat, tanya kenapa berhenti di jalan, ternyata kehabisan bensin. Mereka belikan bahan bakar, bawa di tempat mogok, bayar di SPBU, dan kembalikan gelonnya ke SPBU. Itu praktek Pancasila, di sini apa mungkin. Ada orang masuk got, torang lewat bilang bodok ngoni, so tau-tau got. Itu model keteladanan itu perlu terus menerus dilihat generasi Milenial, mereka tidak pusing. Kalau ada perilaku menolong orang tergerak mereka, etika berbangsa seperti itu, bukan teori-teori lagi. ( M.Robi )

Sumber : Manado.Tribunnews.com