Foto MPR RI.

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan hingga saat ini radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman terhadap kebangsaan. Berdasarkan laporan tahunan tentang Indeks Terorisme Global, Indonesia menempati peringkat ke-37 atau masuk dalam kategori ‘medium terdampak terorisme’ pada tahun 2020.
Bamsoet juga mengutip hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan tren potensi radikalisme di Indonesia pada tahun 2017 tercatat sebesar 55,2% (kategori sedang), lalu menurun pada tahun 2019 menjadi 38,4% (kategori rendah), dan kembali turun di tahun 2020 menjadi 14% (kategori sangat rendah).

“Meskipun tren potensi radikalisme cenderung mengalami penurunan, kita merasa prihatin bahwa dari aspek ‘tingkat kenekatan’, manifestasi dari paham radikalisme justru lebih mengkhawatirkan. Misalnya, ditandai dengan adanya aksi bom bunuh diri yang melibatkan wanita dan anak-anak,” terang Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 DKI Jakarta yang diadakan secara virtual pada hari Selasa.

Keta DPR RI ke-20 ini menjelaskan paham radikalisme tidak semata-mata menyebar lewat proses indoktrinasi yang dilakukan secara langsung atau melalui pendekatan konvensional lainnya. Perkembangan teknologi informasi turut membuat paparan paham radikalisme dapat dijangkau dan diakses hanya dengan sentuhan jari di layar smartphone.

Ia juga menambahkan keterbatasan aktivitas sosial di masa pandemi COVID-19 juga menjadi pintu masuk dan membuka peluang bagi propaganda dan indoktrinasi paham radikalisme dan terorisme melalui dunia maya.

“Tantangan menghadapi paham radikalisme bukanlah persoalan gampang. Tekanan dan beban kehidupan yang dirasakan semakin sulit. Khususnya, di saat pandemi COVID-19 berpotensi mendorong tumbuh suburnya radikalisme sebagai solusi instan dan pelarian dari berbagai himpitan persoalan,” terang Bamsoet.

“Di samping itu, fakta sosiologis bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, menjadikan kita berada dalam posisi rentan dari ancaman potensi konflik,” imbuhnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini pun menjelaskan teknologi informasi juga dimanfaatkan kalangan teroris untuk penggalangan dana (crowdfunding) mendukung aktivitas terorisme. Catatan BNPT menunjukkan selama pandemi terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan, yang mana diduga kuat terkait dengan aktivitas terorisme. Ini artinya internet telah menjadi ‘senjata baru’ dalam penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

“Inilah yang memungkinkan, misalnya, remaja wanita yang berada di Inggris atau Australia, dapat dengan mudahnya bergabung dengan ISIS yang berada di Irak. Contoh lain, kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu, diduga kuat juga terpapar ideologi ISIS dari internet,” ujarnya.

“Kita harus menyadari, bahwa era disrupsi yang menghantarkan fenomena the internet of things menjadikan ancaman paparan radikalisme terasa begitu dekat, dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dan kendala untuk melakukan propaganda,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan strategi menangkal ancaman radikalisme dan terorisme memerlukan pendekatan yang bersifat soft power. Menurutnya, upaya deradikalisasi tidak akan efektif apabila hanya dilakukan secara represif, atau yang hanya bersifat ‘mengobati’ secara instan, karena belum tentu menyelesaikan akar persoalan.

“Semangat Tri Dharma Kosgoro 1957 yang terdiri dari pengabdian, kerakyatan dan solidaritas, adalah bagian tidak terpisahkan dari program vaksinasi ideologi Empat Pilar MPR RI untuk membangun imunitas kebangsaan dan jati diri,” ujarnya.

“Gelombang tantangan kebangsaan yang datang silih berganti dalam berbagai dimensi dan fenomena, menuntut adanya keteguhan soliditas dan solidaritas kebangsaan. Nilai-nilai pengabdian, kerakyatan dan solidaritas inilah yang akan menghimpun kita dalam satu ikatan komitmen kebangsaan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara sosialisasi tersebut turut hadir Wakil Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta Slamet, Ketua Pimpinan Daerah Kolektif I KOSGORO 1957 DKI Jakarta Chaerul Azhar Purba, serta para anggota Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 DKI Jakarta. (Rendi)