Kelompok Separatis Papua, Mustofa: Mereka Bukan Islam, Jangan Harap Teroris Ini Akan Dihadapi Dengan Keras

Mustofa Nahrawardaya

Jakarta – Kepala Hubungan Masyarakat Partai Ummat, Mustofa Nahrawardya melontarkan sindiran terkait Kelompok Teroris Separatis Papua (kTSP).

Mustofa Nahrawadaya mengatakan untuk jangan berharap bahwa teroris ini akan ditindaki dengan keras. Pasalnya, agama mereka bukan Islam. “Sama-sama berjenggot. Tapi mereka ini agamanya bukan Islam,” kata Mustofa Nahrawardaya melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis, 2 November 2021. 

“Jangan berharap teroris ini akan dihadapi dengan keras. Karena dianggap sebagai saudara,” sambungnya. Bersama pernyataannya, ia membagikan berita soal pendapat Pakar Hukum Internasional, Prof Eddy Pratomo mengenai upaya kelompok separatis Papaua untuk referendum.

“Keinginan segelintir kelompok untuk referendum bagi Papua bukan lagi penentuan nasib sendiri namun masuk kategori separatisme,” katanya pada Rabu, 1 Desember 2021, dilansir dari Antara News. Bahkan, menurutnya, bukan hanya hukum nasional yang melarang referendum bagi Papua, melainkan juga hukum internasional. Prof Eddy Pratomo menilai bahwa referendum atau penentuan nasib sendiri hanya dapat dilakukan dalam konteks kolonialisme.

Hal ini, katanya, ini sudah dilakukan oleh Papua bersama seluruh wilayah NKRI lainnya bersama-sama pada 17 Agustus 1945. Adapun terkait konteks “self determination” dalam hukum internasional, suatu entitas dapat memisahkan diri dari negara hanya terbatas untuk negara kolonial yang digunakan sebagai eksploitasi, bukan untuk negara berdaulat.

“Sementara, pemisahan Papua dengan Indonesia tidak dapat dilakukan karena Indonesia adalah negara yang berdaulat,” terangnya. Selain itu, Prof Eddy Pratomo berpandangan bahwa Indonesia juga telah memenuhi penghormatan terhadap internal self-determination Papu.

Hal itu karena, lanjutnya, Indonesia telah memberikan otonomi khusus di Papua yang mewujudkan supremasi hukum, perlindungan HAM, dan peningkatan serta kesejahteraan. Oleh sebab itu, menurutnya, jika ada upaya melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia dengan kampanye pemisahan diri, hal itu tidak memiliki basis legal hukum internasional. ( Fikri )