Kamuflase Teroris & Urgensi Deteksi Radikalisme

Radikalisme
Radikalisme

Jakarta – Dalam sepekan terakhir, kita dikejutkan oleh dua peristiwa terungkapnya jaringan terorisme. Pertama, dilumpuhkannya teroris di Surakarta, pada Rabu (9/3/2022) lalu. Belakangan, diketahui tersangka berprofesi sebagai dokter dan menjadi anggota aktif Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia terpaksa dilumpuhkan Densus 88 lantaran melawan ketika akan ditangkap. Kedua, penangkapan teroris di Tangerang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang.

Kedua peristiwa itu membuktikan untuk ke sekian kalinya bahwa jaringan terorisme dan radikalisme sudah sedemikian jauh menyusup ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari instansi pemerintah, hingga unit-unit sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, peristiwa itu juga membuktikan bahwa anggota teroris itu lihai berkamuflase, menutupi jatidirinya, dan mencitrakan diri sebagai warga normal pada umumnya.

Sunardi, tersangka teroris yang dilumpuhkan Densus 88 misalnya, dikenal sebagai dokter dermawan yang menggratiskan layanannya. Ia juga dikenal produktif menulis buku dan aktif di kegiatan kemanusiaan. Namun, siapa sangka ia adalah pemimpin Hilal Ahmar Society, lembaga yang sejak tahun 2015 dikategorikan sebagai organisasi terorisme oleh Perserikatan PBB.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mendeteksi Radikalisme

Sudah bukan rahasia lagi jika teroris itu lihai menyusup ke mana pun dan berkamuflase ke dalam identitas apa saja. Mulai dari penjual obat herbal, aktivis keagamaan, ASN, bahkan dokter. Di mata keluarga, teman, atau tetangga mereka tampak sebagai individu yang baik dan relijius. Sampai akhirnya kedok mereka terbongkar, masih banyak masyarakat yang kerap tidak percaya. Hal itu tampak pada banyaknya simpati dan glorifikasi pada Sunardi yang dianggap pahlawan masyarakat.

Disinilah pentingnya membangun mekanisme deteksi dini radikalisme. Karena terorisme tidak akan muncul tanpa ideologi kebencian dan kekerasan yang mendasarinya. Aksi teror atas nama agama tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berakar dari cara pandang keagamaan yang salah dalam menyikapi pluralitas. Terorisme bukanlah hanya soal aksi kekerasan, teror, bom bunuh diri dan sejenisnya. Segala cara pandang, sikap, dan perilaku yang menjurus pada kebencian, kekerasan, dan makar bisa dikategorikan sebagai terorisme.

Mekanisme deteksi dini radikalisme ialah kemampuan untuk mengenali dan mewaspadai segala gejala yang mengarah pada radikalisme dan terorisme. Tujuannya ialah untuk mengeliminasi atau mengamputasi sedini mungkin segala manuver kaum radikal-teroris. Mekanisme deteksi dini radikalisme jelas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamaan. Namun, juga merupakan tanggung jawab masyarakat sipil. Terlebih sekarang, ketika terorisme dan radikalisme berevolusi dan bertransformasi sehingga lihai berkamuflase.

Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam menjaga lingkungannya agar steril dari virus radikalisme ialah hal yang tidak bisa ditawar. Dari lingkup terkecil, keluarga memegang peran penting untuk membentengi individu dari paparan virus radikalisme-terorisme. Keluarga ialah unit terkecil, namun inti dari masyarakat. Jadi, bisa dibilang keluarga merupakan pilar penting untuk menanamkan kesadaran anti-kekerasan dan kebencian serta menanamkan cara pandang dan praktik keagamaan yang moderat-nasionalis.

Lingkup selanjutnya ialah masyarakat sebagai sebuah ekosistem sosial sangat penting memiliki mekanisme deteksi dini radikalisme dan terorisme. Unit-unit sosial di masyarakat seperti Rukun Tetangga (RW), Ruwun Warga (RW), Dasawisma, jemaah Yasinan, arisan warga, dan sebagainya idealnya dimaksimalkan fungsinya untuk mencegah masuknya ideologi anti-NKRI. Di titik ini, masing-masing individu harus memiliki kewaspadaan dan kesadaran untuk mengenali setiap gejala sosial-keagamaan yang mengarah pada radikalisme-terorisme.

Selain masyarakat, organsiasi sosial-keagamaan juga memiliki keharusan yang sama untuk waspada terhadap segala bentuk kamuflase terorisme. Seperti kita tahu, para teroris dan kaum radikal kerap menjadikan organisasi sosial-keagamaan sebagai sarang tempat mereka berlindung dari incaran aparat dan dari sorotan publik. Jaringan teroris juga kerap mengkamuflasekan diri melalui kegiatan yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan dan mencitrakan diri sebagai pahlawan masyarakat. Padahal, kenyataannya mereka ialah aktor-aktor aksi teror dan kekerasan yang mengancam keamanan dan pertahanan negara.

Tidak kalah pentingnya ialah institusi atau lembaga pemerintahan yang selama ini kerap kecolongan. Adanya sejumlah PNS atau ASN terlibat jaringan teroris dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa sistem pengawasan internal di lingkungan institusi pemerintah masih cukup lemah. Hal ini tentu ironis, mengingat para ASN seharusnya menjadi agen sekaligus role-model nasionalisme bagi masyarakat.

Pemberantasan terorisme tentu tidak hanya bergantung pada aksi penindakan di lapangan. Tidak kalah penting dari itu ialah mencegah virus radikalisme menyebar. Salah satu caranya ialah dengan membangun sistem deteksi dini radikalisme berbasis sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat akan menutup celah bagi manuver dan kamuflase kelompok radikal-teroris. ( M.Robi )