Jangan Saling Curiga Statement Terkait Radikalisme

Fajar Muharram IST
Fajar Muharram IST

SIDOARJO – Video Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang diunggah, sempat viral. Di video tersebut, Bupati Mudhlor menyatakan ada 15 Kecamatan di Sidoarjo yang terafiliasi paham radikalisme atau dimasuki paham radikal.

Dalam video itu juga disebutkan, ada salah satu masjid di wilayah Kecamatan Sedati yang di bawahnya menjadi tempat penyimpanan senjata atau bunker. Bupati Muhdlor memberikan pidato pada kegiatan pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Wonoayu pada Minggu 6 Februari lalu.

Menindaklanjuti pernyataan bupati tersebut, akademisi Fajar Muharram, mendesak agar bupati dan pihak kepolisian segera membentuk tim untuk membuktikan temuan yang terjadi.

“Masyarakat kita ini sudah apatis terhadap hal tersebut. Jangan sampai isu yang beradar terkait radikalisme itu membuat percikan api dikalangan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sudah menjadi keharusan bagi kepala daerah untuk menjaga kondusifitas yang sudah lama terbangun di masyarakat. “Jangan sampai harmonisasi dan sifat gotong-rotong itu memudar terkait isu radikalisme tersebut,” sambung dia.

Lebih lanjut, pria lulusan Universitas Airlangga ini meminta bupati untuk memberikan penjelasan perihal statementnya itu. Terlebih, menyoal tentang indikator yang dimaksudkan. Sebab menurut Fajar, hal tersebut masih terlihat abu-abu. Dia berharap bupati menjelaskan tolak ukur indikator tersebut secara detail.

“Dilihat penjelasannya tentang indikator kuning dan merah ini harus dijelaskan skemanya seperti apa. Kalau hanya sekadar warna ini bisa menimbulkan persepsi lain di masyarakat,” ucapnya.

Menyoal narasi yang dibangun oleh Gus Mudhlor, panggilan bupati, Fajar berpendapat masyarakat bisa saling curiga dan saling tunjuk antar individu maupun kelompok terkait siapa sebenarnya kelompok radikal.

“Isu radikalisme yang disebutkan Bupati itu tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah keretakan ukhuwah dan perpecahan bagi masyarakat di lapisan bawah. Karena memang dalam penyampaian tersebut, tidak disertai dengan sumber data yang jelas,” tutupnya. ( Abdul Mapakhir )