MADRID – Situasi kemanusiaan warga Palestina di Wilayah Pendudukan dinilai semakin memburuk. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun berbagai laporan Badan-badan independen menyatakan bahwa Negara Palestina terkena dampak krisis yang berkepanjangan.

Meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur, eskalasi ketegangan di Jalur Gaza sejak Mei 2021, dan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung semakin memperparah situasi. “Kami khawatir karena kesibukan masing-masing negara menghadapi berbagai tantangan mendesak seperti perubahan iklim, kemunduran demokrasi, kemiskinan dan sebagainya, kemudian isu Palestina ini menjadi terpinggirkan,” ungkap Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, dari Madrid, Spanyol, pada Minggu (28/11/2021).

Pada kesempatan Sidang Ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara tatap muka, BKSAP mengajukan emergency item mengenai situasi kemanusiaan di Palestina.IPU merupakan organisasi parlemen internasional yang terdiri dari 179 parlemen nasional dan 13 organisasi parlemen regional. Dalam kesempatan Sidang kali ini, Indonesia mengusung emergency item mengenai krisis kemanusiaan Palestina.

“Dunia berutang pada rakyat Palestina atas kemerdekaan yang direnggut dari mereka. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak lagi dukungan politis bagi upaya kemerdekaan Palestina,” papar politisi Partai Gerindra tersebut.

Pandemi global COVID-19 juga sangat mempengaruhi kondisi Negara Palestina. Secara kumulatif, terdeteksi lebih dari 150.000 orang tertular virus COVID-19. Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan.

Pembatasan akses ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, serta layanan perlindungan sosial lainnya makin memperburuk situasi. Rakyat Palestina membutuhkan dukungan terus menerus dari dunia internasional. (Rendi)