Implementasi RAN-PE di Daerah di Dukung Kemendagri

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism
Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism

Bali – Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dan Konsolidasi Indonesia Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violent Extremism (I-KHub on CT/VE) dilaksanakan pada hari ini, Rabu (9/3/2022) di Hyatt Regency Bali.

Sosialisasi dilakukan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah dan FKPT 34 Provinsi Se-Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Charge d’ Affaires, the Delegation of the European Union of Indonesia Mr. Margus Solnson, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, BNPT Andhika Chrisnayudhanto.

Ada juga Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Nisan Setiadi, perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia Marc Virrstraete Verlinde, Forkopimda Provinsi Bali/Yang Mewakili, Kaban Kesbangpol 34 Provinsi Se-Indonesia, Kepala FKPT 34 Provinsi Se-Indonesia.

Bahtiar menjelaskan, dengan adanya pelaksanaan Perpres RAN PE ini diharapkan mampu membangun deteksi dini dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

Selain itu juga, yang paling penting adalah bagaimana implementasinya yang ideal di berbagai lini dan sektor di Pusat dan Daerah. Pemda bisa menyiapkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kemendagri mendukung penuh Implementasi RAN-PE di daerah. Implementasi RAN-PE di daerah sudah masuk dalam Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2022.

“Sebentar lagi kita memasuki tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, untuk itu kita harus bekerja ekstra agar semua tahapan Pemilu bisa berjalan dengan baik,” kata Bahtiar dalam keterangan resminya, Rabu (9/3/2022).

Negara hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak rasa aman bagi masyarakat.

Mencermati ancaman nyata dari berkembangnya faham radikal, terorisme dan ekstremisme di tanah air, diperlukan sebuah tindakan nyata dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

“Dibantu peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan langkah dan upaya pencegahan terhadap berkembangnya faham radikal dan terorisme di tengah-tengah masyarakat,” ujar Bahtiar.

Pemerintah secara serius berupaya mencegah dan menanggulangi berkembangnya paham ekstremisme di tengah masyarakat dengan berbagai kebijakan dan strategi, serta menempatkan masalah terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai kejahatan serius yang mendapatkan prioritas utama pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.

Upaya Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung BNPT antara lain:

a. Mengirimkan Surat Nomor 339/5267/SJ yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme pada tanggal 29 September 2021.

b. Mengeluarkan Surat Nomor 339/1203/Polpum yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, tentang Pelaporan Dukungan Data Anggaran Program Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme pada tanggal 18 Februari 2022.

c. Untuk mendukung penuh Implementasi RAN-PE di daerah, Ditjen polpum berkoordinasi dengan Ditjen Keuda terkait anggaran dan sudah di akomodir pada Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. ( Abdul Mapakhir )