Buntut Penangkapan Zain Najah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: “Tolak Framing Bubarkan MUI”

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi legal dan formal berdiri sejak 26 Juli 1975. MUI tidak bisa dibubarkan menyusul penangkapan Zain An Najah yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 Antiteror Polri.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyusul munculnya framing dan dijadikan trending untuk membubarkan MUI setelah penangkapan Zain An Najah.

“Framing yang dijadikan trending topic pembubaran MUI terjadi pascapenangkapan pimpinan MUI Dr Zain An Najah oleh Densus 88 karena dugaan keterlibatan terorisme,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Dia mendukung terhadap pemberantasan terorisme di Tanah Air, namun menolak teror yang berbentuk dengan framing membubarkan MUI. Dia menilai, MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim se-Indonesia, individual maupun yang terhimpun dalam ormas-ormas Islam.

Menurutnya, mereka yang tergabung dalam MUI memiliki semangat Islam wasathiyah (moderat), ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Selain itu, sikap kebangsaan MUI selama ini juga jelas mendorong Islam moderat dan kerukunan antarumat beragama.

“Termasuk menolak ideologi radikalisme, aksi islamofobia, terorisme, komunisme, hingga separatisme,” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, umat Islam dan negara agar mewaspadai gerakan yang bisa menunggangi isu terorisme dengan penangkapan salah satu anggota MUI.

“Bila benar terjadi, ini merupakan agenda islamofobia dan pelecehan lembaga keagamaan termasuk yang Islam moderat,” katanya.

Sedangkan terkait penangkapan Zain An Najah, kata dia MUI telah mengambil sikap dengan menegaskan menolak terorisme dan mendukung pemberantasan terorisme. Selain itu, lanjut dia penangkapan tersebut sama sekali tidak terkait dengan lembaga.

“MUI menyerahkan proses hukum kepada aparat dengan mengingatkan agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memenuhi prinsip keadilan,”katanya.

Selain itu, kata dia sangat baik jika MUI terus mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama serta kemaslahatan umum. Kemudian termasuk pula mengkritisi kinerja dari Densus 88 agar betul-betul profesional, adil dan tidak tebang pilih. (Fikri)