Ancaman Terorisme Di Negara Maladewa, Siap Melawan

Maladewa-Lawan-Paham-Teroris
Muslim di Maladewa

Maladewa – Maldives Police Service (MPS) dan Maldives National Defense Force (MNDF) meluncurkan operasi gabungan bernama Gulhigen. Pembentukan Gulhigen dirumorkan berkaitan dengan aksi terorisme yang terjadi di negara tersebut.

Belum ada penjelasan lebih rinci yang tersedia berkaitan dengan rumor terorisme ini. Akan tetapi, pada 7 Januari 2022, MPS menangkap seseorang yang diduga berkaitan dengan terorisme dalam sebuah operasi. Penangkapan ini terjadi di pulau Vilimale, Maladewa.

Sebelumnya, selama empat tahun berturut-turut hingga 2021, Maladewa tidak pernah mencatat adanya aksi terorisme yang berujung pada fatalitas.

Aksi terorisme terakhir yang berkaitan dengan kematian di Maladewa terjadi pada 23 April 2017. Kala itu, seorang afiliasi Alqaeda lokal membunuh blogger  bernama Yameen Rasheed. 

Akan tetapi, sebuah serangan teroris besar yang terinspirasi Negara Islam Irak Suriah (ISIS) pernah terjadi pada 6 Mei 2021. Saat itu, mantan presiden Maladewa, Mohamed Nasheed mengalami cedera serius akibat terkena ledakan improvised explosive device (IED) yang terjadi di area luar rumahnya, di Male, Maladewa.

Salah satunya adalah serangan terorisme yang terjadi pada 15 April 2020, di mana ada lima speedboat, satu ambulans laut, hingga satu kapal polisi rusak akibat serangan di Dermaga Mahibadhoo. ISIS mengklaim serangan tersebut sebagai aksi mereka 

Pada 15 Mei 2021, satu sel ISIS dinetralisir ketika MPS dan MNDF meringkus tujuh laki-laki yang dicurigai berkaitan dengan ISIS dari Kota Addu. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini. 

Menurut database SATP, Pasukan Keamanan menangkap total 24 tersangka terorisme di Maladewa pada 2021.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan total tersangka terorisme yang ditangkap pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 19 tersangka pada 2020 dan tiga tersangka pada 2019.

Tingginya persepsi ancaman di maladewa dinilai sebagai hasil dari manifestasi signifikan ekstrimisme radikal. Untuk menghadapi ancaman ini, pemerintah Maladewa telah melakukan beberapa upaya pada 2021. 

Pada 15 Desember 2021 misalnya, Presiden Ibrahim Mohamed Solih mengesahkan amandemen ketiga untuk Undang-Undang Antiterorisme. RUU dari undang-undang tersebut sebelumnya disahkan pada 29 November 2021. 

Sementara itu pada 7 Desember 2021, Presiden Solih juga meresmikan Joint Interagency Operation Center. Joint Interagency Operation Center ini dibangun untuk melawan serangan teroris

Meski Maladewa dihuni sepenuhnya oleh Muslim, akan tetapi para ekstremis kerap melabeli lawan mereka sebagai non Muslim. Hal ini memicu terjadinya insiden-insiden intimidasi. 

Pada 17 Juli 2021, Nasheed sempat menulis surat terbuka yang dia unggah di akun //Facebook// dan //Twitter// resminya. Menurut Nasheed, serangan yang dilayangkan kepadanya juga didasari masalah pelabelan “non Muslim” oleh para ekstremis. Pelabelan ini merupakan akar masalah yang kemudian mengarah pada hukuman mati dan bentuk fatwa. 

“Kelompok-kelompok indoktrinasi Jihadi yang keras kepala kemudian mengeksekusi fatwa tersebut, seperti halnya semua pembunuhan bermotif ekstremisme lainnya,” ungkap Nasheed, seperti dilansir EuroAsia View.

Menurut peneliti dari Institute for Conflict Management, Giriraj Bhattacharjee, mengatakan diperlukan adanya penguatan pada badan-badan investigasi dan intelijen.

Selain itu, Bhattacharjee juga menilai rekomendasi dari komite parlemen Keamanan Nasional perlu diterapkan. “(Bila hal-hal ini tidak dilakukan) mustahil untuk melawan ancaman ekstrimis dan teroris di negara kepulauan ini,” ujar Bhattacharjee. ( Fikri )